Menelisik Sejarah PKA

Masih ingatkah pidato yang disampaikan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) RI itu, saat menutup Pekan kebudayaan Aceh (PKA) I pada 1958, bukan hanya sekadar ingin menyenangi perasaan masyarakat Aceh yang baru saja usai menghadapi konflik DI/TII. Melainkan apresiasi itu lebih pada kesakralan dan keseriusan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh itu sendiri. Digelarnya PKA I ini memang bukan sekadar ajang hiburan pesta budaya rakyat, tapi lebih pada penggalian kembali nilai-nilai kebudayaan Aceh yang hilang, baik disebabkan oleh tekanan Belanda semasa perang Aceh, maupun akibat pengaruh konflik (DI/TII) yang melanda Aceh tak lama setelah Indonesia merdeka.

Selain itu, tujuan digelarnya PKA juga ingin merumuskan kembali bagaimana mengembangkan pembangunan Aceh yang berlandaskan nilai-nilai budaya masyarakat. Karena itu, jauh sebelum PKA I digelar, satu tahun sebelumnya atau tepatnya pada 1957 dibentuk sebuah lembaga khusus yang dimanai Lembaga Kebudayaan Aceh yang diketuai oleh Mayor T Hamzah. Lembaga inilah yang bekerja selama lebih kurang satu tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan PKA I pada 1958, yang kala itu memberi arti penting bagi pengembangan kebudayaan dan pembangunan daerah Aceh setelah PKA itu dilaksanakan.

Piagam Blangpadang

Satu hasil penting yang ditelorkan dari pelaksanaan PKA I dulu adalah lahirnya “Piagam Blangpadang”, yang isinya antara lain, menggali dan menghidupkan kembali budaya tradisional dan adat Aceh adalah bagian terpenting dalam setiap gerak pembangunan Aceh dan masyarakatnya. Implementasi “Piagam Blangpadang” ini terus ditindaklanjuti hingga 14 tahun kemudian, yang ditandai dengan penyelenggaraan PKA II pada 1972, yang berlangsung cukup meriah dan mengesankan.

Demikian pula PKA III yang dilaksanakan 16 tahun kemudian atau tepatnya pada 1988. Penyelenggaraan PKA III ini juga bukan PKA main-main. Landasan dan tujuan pelaksanaannya malah lebih luas dari dua PKA sebelumnya. PKA III selain ingin menggali dan menguatkan kembali nilai-nilai tradisi masyarakat, juga mengangkat persoalan ideologi, ekonomi, sosial budaya, hankam dan agama. Sehingga masalah-masalah yang sebelumnya menjadi kecurigaan masyarakat Aceh yang bersifat negatif, dapat diubah menjadi positif dalam mewujudkan kemajuan pembangunan Aceh.

Keseriusan pelaksaan PKA III juga tercermin dalam mengangkat topik-topik yang disikusikan sebagai bagian dari even PKA, di antaranya Seminar Budaya dengan tema “Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah”, “Hari Depan Kebudayaan Aceh”, “Identitas Kesenian Aceh di Tengah Pengembangan Budaya Modern” dan “Peranan Sastra Aceh dalam Sastra Indonesia”, dan lain-lain. Karenanya tak heran, bila di era 1980-an landasan pembangunan Aceh selalu bersentuhan dengan nilai-nilai kebudayaan Aceh. Kantong-kantong budaya dan sanggar-sanggar rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh saat itu-mulai dari hilir ke hulu yang dusupport oleh pemerintah Aceh semasa Gubernur Ibrahim Hasan.

Sayangnya, di tengah semaraknya pertumbuhan kantong-kantong seni dan budaya Aceh saat itu, Aceh harus kembali menghadapi konflik yang puncaknya diberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) untuk Aceh. Sejak itu, apa yang telah dibangun dan dibina pemerintah Aceh dalam mengembangkan kembali nilai-nilai kebudayaan Aceh harus terhenti akibat konflik Aceh yang terus memuncak. Sanggar-sanggar seni dan kantong-kantong budaya yang sedang tumbuh dan berkembang di daerah sebagai bagian dari pembangunan kultur Aceh saat itu satu persatu harus gulung tikar karena situasi keamaan Aceh yang tidak memungkinkan lagi para seniman-seniman berkarya.

Semangat membangun kebudayaan Aceh yang terkandung dalam PKA III dicoba gagas kembali setelah 16 tahun kemudian, yaitu diselenggarakannya PKA IV sewaktu Gubernur Abdullah Puteh, yang pelaksanaannya juga sangat serius dan sukses. Karena persiapan PKA IV ini juga tidak dadakan, persiapannya tidak satu bulan. Tapi telah dirancang jauh sebelumnya. Apalagi untuk melaksanakan PKA IV harus dibangun lokasi khusus “Miniatur Aceh” yang sekarang dinamai Taman Ratu Safiatuddin, sebagai buah karya hasil PKA IV yang sangat momental.

Akan tetapi, ruh dari semangat pelaksanaan PKA mulai rusak ketika diselenggarakan PKA V pada 2009. Pelaksanaan PKA V ini tidak lagi melibatkan tokoh-tokoh pemikir budaya lokal (Aceh) untuk merancang sebuah pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh yang benar-benar sakral dan serius. Semua even kegiatan PKA V ditenderkan dan dilaksanakan oleh orang-orang (perusahaan) dari Jakarta yang sama sekali tidak memahami tradisi lokal (Aceh) yang harus digali dan diangkat tampil dalam PKA V.

Itu sebabnya, mengapa PKA V tidak meninggalkan jejak yang berarti bagi pembangunan cultural Aceh setelah PKA itu dilaksanakan. Malah yang terkesan dari pelaksanaan PKA V tak ubahnya seperti pelaksanaan pameran-pameran produk (expo) yang mengatasnamakan PKA. Pelaksanaan PKA V 2009 secara pemberdayaan ekonomi tentu sangat merugikan kaum seniman lokal kita di Aceh. Yang menguntungkan adalah cokong-cukong seni yang terlibat dalam even PKA itu. Lalu, apakah pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA VI) yang akan digelar 20-29 September 2013 ini akan terulang seperti PKA V lalu?

Semestinya, perhelatan PKA VI sebagai pesta budaya rakyat Aceh yang sangat akbar ini dengan waktu pelaksanaan tak sampai sebulan lagi, panitia sudah bekerja ekstra dengan berbagai persiapan perhelatan yang matang. Brosur-brosur PKA VI yang sudah tersebar di mana-mana, termasuk di hotel-hotel dan di tempat-tempat umum lainnya sebagai sosialisasi bahwa di Aceh akan berlangsung sebuah perhelatan pesta budaya rakyat yang sangat besar, yaitu Pekan Kebudayaan Aceh.

Sehingga gaung PKA VI yang akan digelar akan terus menggema dan menjadi perhatian rakyat, tak hanya di Aceh, tapi sebaran informasi itu hingga ke luar Aceh untuk menarik perhatian masyarakat nasional dan manca negara untuk datang menyaksikannya.

Wajar dipertanyakan
Apalagi PKA VI yang bakal dilaksanakan bertepatan dengan program Visit Aceh Year 2013, tentu akan sangat strategis bila PKA VI ini disosialisasikan jauh-jauh hari di dalam maupun luar negeri. Namun ini tidak terjadi dalam persiapan PKA yang bakal digelar pertengahan September bulan depan. Bila demikian kondisi persiapannya, maka wajar bila dipertanyakan, kontribusi apa yang bakal dihasilkan dari PKA VI dalam kelanjutan pembangunan kebudayaan Aceh setelah PKA itu usai dilaksanakan?

Sebenarnya, even PKA V yang sudah digelar dan PKA VI yang bakal digelar tahun ini adalah momen penting dalam menentukan kembali arah masa depan pembangunan kebudayaan masyarakat Aceh. Karena dua even PKA ini, Aceh telah mengalami perubahan signifikan, baik secara tradisi, adat dan budaya, maupun secara kepemimpinan pemerintahan yang harus merujuk pada UUPA. Untuk mengimplementasikan semua amanat UU itu, Aceh hari ini harus menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakatnya menuju masyarakat Aceh yang sejahtera, berbudaya dan bermartabat.
Saya kira itulah yang menjadi ruh dari tujuan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh yang sesungguhnya. Jadi, PKA bukan sekadar mengundang Dinas-dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten/kota di seluruh Aceh untuk mengisi anjungannya masing-masing yang telah tersedia di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh. PKA VI ini harus dipersiapkan secara matang dengan melibatkan tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir kebudayaan yang mampu merumuskan konsep bagaimana membangun nilai budaya masyarakat di tengah kepentingan pembangunan fisik material.